awal » Berita » Bid_Pendataan » Bappeda adakan Workshop Tentang Peranan Data-data Makro Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ma

Bappeda adakan Workshop Tentang Peranan Data-data Makro Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ma

Rabu, 01.06.2016 - 10:13:11 WIB
Bappeda adakan Workshop Tentang  Peranan  Data-data Makro Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ma

(Pendataan), Selasa 31 Mei 2016 di Ruang Rapat Bappeda diadakan Workshop Tentang  Peranan  Data-data Makro Dalam Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun.  Kegiatan diikuti sekitar 82 peserta dari seluruh SKPD di lingkup Pemerintahan Kabupaten Madiun yang menangani perencanaan serta  perwakilan dari masing-masing bidang di Bappeda.

Workshop  dibuka oleh Kepala Bidang Pendataan dan Statistik, Ir Sri Utami, MSi. Dalam sambutannya, Beliau berharap para peserta dapat menerima materi dengan baik dan dengan ketersediaan data-data makro tersebut diharap menjadi dasar untuk merencanakan program dan kegiatan. Disampaikan juga apresiasi kepada BPS yang telah bersedia memberikan materi pada kegiatan workshop tersebut.

Hadir sebagai narasumber yaitu Kepala BPS Kabupaten Madiun, Ellyn T. Brahmana, SE, M.Si dan Drs. Budi Santoso, MM Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Kabupaten Madiun.

Dalam pemaparannya, Ellyn T. Brahmana, SE, M.Si menyampaikan hasil data yang dihimpun BPS di bidang Kemiskinan, Tenaga Kerja, Pemerataan Pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB ADHB-ADHK dan Pertumbuhan.

Dari Data-data makro yang telah dihimpun, menyebutkan bahwa Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Madiun tiap tahun menurun dan dalam 2 tahun terakhir di bawah provinsi. Dalam 3 tahun ini, urutan Kabupaten Madiun selalu pada urutan ke 4. Penurunan persentase di Jatim -2,68 % pada tahun 2013 dan -3,53 % pada tahun 2014. Penurunan persentase kemiskinan -9,22 % pada tahun 2013 dan -2,90 % pada tahun berikutnya. Garis kemiskinan Jatim mengalami peningkatan 12,3 % pada 2013 dan 5,91 % pada tahun2014. Garis kemiskinan mengalami peningkatan 6,55 % pada tahun 2013 dan 3,41 % tahun 2014.

Di bidang Tenaga kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten  Madiun sangat berfluktuatif dalam 4 tahun ini. Untuk pemerataan pendapatan, Angka Gini Ratio tahun 2014 sebesar 0,28 di bawah angka Gini Ratio Provinsi Jatim bahkan yang paling rendah diantara eks karesidenan Madiun. Artinya ketimpangan pendapatan di Kabupaten Madiun relatif lebih rendah dibanding Provinsi dan Kab/kota di eks karesidenan Madiun.

Pertumbuhan IPM (indeks Pembangunan Manusia) lebih tinggi dibanding kota kota yang ada di eks karesidanan Madiun, walaupun demikian pertumbuhannya di bawah Jawa Timur. Peningkatan IPM mengindikasikan pembangunan sosial ekonomi berimplikasi pada peningkatan kualitas masyarakat Kabupaten Madiun.

PDRB ADHB & PDRB ADHK sejak tahun 2012 lebih tinggi dibanding Kota Madiun. Pertumbuhan ekonomi di ada kecenderungan menurun, sejalan dengan pertumbuhan Provinsi Jatim tetapi berbeda dengan Kota Madiun.

Sementara Drs. Budi Santoso, MM dalam pemaparannya menyampaikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang tinggi jika tidak dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang signifikan bisa menandakan PE kurang  berkualitas. Selain itu, perlu juga dilihat bagaimana perkembangan kesejahteraan buruh dan petani (dengan melihat perkembangan upah buruh dan NTP).

Ketika terjadi hubungan yang tidak diharapkan antara pertumbuhan ekonomi (PE) dan kemiskinan atau dampak dari PE yang sangat kecil terhadap penurunan kemiskinan, maka mencari penjelasannya melalui analisis: Sektor pendorong pertumbuhan, Inflasi, Distribusi pendapatan/ ketimpangan, dan NILAI TUKAR PETANI (NTP).

Jika sektor yang mendorong pertumbuhan utamanya adalah sektor yang tidak banyak menyerap tenaga kerja dan juga bukan sektor dimana banyak penduduk miskin bergantung maka dampaknya akan kecil terhadap penurunan kemiskinan. Di sisi lain, bisa mengindikasikan rendahnya tingkat produktivitas sektor-sektor dimana penduduk miskin bergantung.

Inflasi merupakan musuh No. 1 kemiskinan. Jika kenaikan harga yang besar terjadi pada komoditas yang banyak dikonsumsi penduduk kelompok bawah akan dapat meningkatkan angka kemiskinan dan memperparah kondisi kehidupan orang miskin (tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan). (PDE)